Kementerian Kelautan dan Perikanan – Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon BPPP Ambon – #2023 KKP THRIVE
Senin 25 Januari 2016, bertempat di Aula Balai Diklat Perikanan (BPPP) Ambon, tepatnya di Jl. Martha Alfons, Poka Kota Ambon, berlangsung Launching Komitmen Mutu Pelayanan BPPP Ambon melalui kegiatan Pelatihan. Launching ini ditandai dengan pembukaan secara serentak dua kegiatan pelatihan untuk aparatur (ASN) yaitu Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan Kompetensi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN).
Kegiatan Launching ini dilakukan pada awal tahun mengingat agenda BPPP Ambon pada tahun 2016 ini sangat padat. Dijadwalkan BPPP Ambon akan melatih ASN sekitar 500 orang dan non aparatur (masyarakat) 5.720 orang yang pembiayaannya berasal dari DIPA BPPP Ambon Tahun 2016. Belum lagi agenda melatih masyarakat yang diminta oleh Pemerintah Daerah Provinsi Maluku yang berjumlah sekitar 900 orang, serta permintaan sertifikasi ANKAPIN (Ahli Nautika Kapal Penangkap Ikan) yang berjumlah lebih dari 1000 orang. Sehingga diperkirakan jam terbang pegawai BPPP Ambon akan sangat padat tahun ini. Demikian yang disampaikan oleh Kepala BPPP Ambon, Mathius Tiku, S.Pi, M.Si, di sela-sela sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Mathius Tiku menyampaikan bahwa tujuan dari Pelatihan KTI ini adalah dalam rangka membangun kemampuan tenaga fungsional widyaiswara dan instruktur serta tenaga fungsional lingkup UPT KKP di Ambon seperti guru, perekayasa, pengawas, dan penyuluh perikanan, agar mampu bersaing dan melahirkan karya-karya tulis yang akan menjadi media penyebaran ilmu pengetahuan kepada masyarakat baik di daerah maupun skala nasional.
Demikian pula halnya dengan Pelatihan SAI dan SABMN adalah dalam rangka membangun kompetensi para tenaga akuntansi instansi lingkup KKP, apalagi mengingat bahwa saat ini KKP berhasil meraih predikat terbaik nasional dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan saat ini telah memperoleh Tunjangan Kinerja (TUKIN) mencapai 72%. Bahkan KKP saat ini oleh Presiden Jokowi dijadikan acuan lembaga lain dalam laporan keuangan, pungkas Tiku.
